Pendidikan Menengah Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional

Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional Pendidikan Menengah Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah~  Persaingan global yang terjadi saat ini, merupakan bentuk semakin pesatnya serta ketatnya persaingan yang ada dalam keseharian. Bagi negara yang berstatus sebagai negara maju tentu saja mereka hanya dituntut menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan negara-negara yang lain.

Akan tetapi bagi negara kita ? negara yang berstatus masih negara berkembang ? tentu saja menuntut segala bidang serta pihak untuk meningkatkan segala sektor negara baik politik, ekonomi, pendidikan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Peningkatan sektor tersebut tentunya dilakukan dengan berbagai tidakan untuk membangun bangsa kita ini. Dalam upaya pembangunan bangsa unsur terpentingnya ialah sumber daya manusia. Oleh karenanya pembangunan manusia yang seutuhnya diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan yang baik.

Untuk pembentukan manusia tersebut pendidikan merupakan sarana utama yang dianggap sebagai suatu wadah atau tempat untuk memberikan berbagai wawasan serta ilmu yang tentu saja dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kebutuhan akan pendidikan menengah sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut merupakan hak setiap warga negara. Sebagaimana yang tertulis di dalam UUD’45 pasal 31 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa :

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan mengengah sendiri sudah dijalankan sesuai hukum yang berlaku. Dengan kata lain dasar-dasar hukum yang digunakan untuk kebijakan pendidikan menengah yaitu UUD 1945 Pasal 31 UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 18 ayat 1- 4, UU No. 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 5 ayat 1.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 18 ayat 3 dijelaskan bahwa bentuk dari pendidikan menengah ialah :

Pendidikan menegah berbentuk Sekolah menegah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah menegah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah yang diselenggarakn setelah pendidikan dasar  yaitu suatu pendidikan yang memiliki kemampuan berinteraksi secara produktif dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar dan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Proses pembelajaran pada pendidikan menengah sendiri memiliki karakateristik memperiapkan semua peserta didiknya untuk mampu menghadi pendewasaan diri dalam aspek akademik maupun kesiapan menguasai ketrampilan hidup yang dituntut oleh dunia kerja.

Kurikulum pendidikan menengah menurut UU Sisdiknas Pasal 36 dirancang sesuai jenjang pendidikan yang meliputi:

  1. Peningkatan iman dan takwa
  2. Peningkatan akhlak mulia
  3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
  4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan
  5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
  6. Tuntutan dunia kerja
  7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
  8. Agama
  9.  Dinamika perkembangan global
  10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Demikian artikel yang membahas mengenai Pendidikan Menengah, Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Pendidikan Menengah. Semoga artikel ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan refrensi anda.

Artikel Yang Terkait:

Incoming search terms:
Pendidikan Menengah Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional | admin | 4.5

Leave a Reply