Struktur Organisasi Sistem Pendidikan Tinggi

Struktur Organisasi Struktur Organisasi Sistem Pendidikan Tinggi Struktur Organisasi Sistem Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi~ Sebaiknya dalam berorganisasi kita harus saling menjaga komunikasi antar intusi yang terkait, supaya hubungan antar keduanya berjalan dengan baik dan tidak terjadi hambatan dalam perjalanan berorganisasi. Baik itu hubungan antar organisai lini, organisasi staff, ataupun organisasi fungsional.

Didalam suatu organisasi pimpinan adalah yang mengatur bagaimana berjalannya suatu organisasi yang ia naungi, dia juga mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya.

Wewenang adalah Hak untuk melakukan sesuatu supaya tujuan yang dimaksud dapat tercapai, dengan wewenang inilah yang nantinya akan mengatur jalanya organisasi tersebut.

Staff Authority (wewenang staff) adalah Hak yang dipunyai oleh para tenaga ahli untuk menyarankan dan memberilan rekomendasi kepada personalia lini.

Line Autority  (wewenang lini) adalah Hak dimana atasan melakukan perintah atas bawahannya secara langsung.

Dan Functional Staff Authority (wewenang staff fungsional) adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staff dengan satuan-satuan lini.

Keburukan dari struktur organisasi ini adalah :

  1. komunikasi tidak terhubung dengan baik.
  2. banyak terjadi perbedaan pendapat.
  3. mengakibatkan persaingan yang tidak sehat.

Tak berbeda jauh dengan ulasan di atas, perguruan tinggi juga memiliki struktur organisasi yang sistematis. Adapun struktur organisasi perguruan tinggi, meliputi:

A. Susunan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional terdiri atas:

  1. Wakil Menteri Pendidikan Nasional;
  2. Sekretariat Jenderal;
  3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
  4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar;
  5. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
  6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
  7. Inspektorat Jenderal;
  8. Badan Penelitian dan Pengembangan;
  9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
  10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
  11. Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi;
  12. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat;
  13. Pusat Data dan Statistik Pendidikan;
  14. Staf Ahli Bidang Hukum;
  15. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan;
  16. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;
  17. Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan
  18. Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan.

B. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi

Pasal 419

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 422

  1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  2. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  3. Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama; ( sebelumnya bernama Direktorat Kelembagaan )
  4. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; ( sebelumnya bernama Direktorat Akademik )
  5. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan ( sebelumnya benama Direktorat Ketenagaan/Ditnaga )
  6. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. (sebelumnya bernama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/DP2M)

C. Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 424

Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi;
  2. koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pendidikan tinggi;
  3. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan tinggi;
  4. koordinasi pelaksanaan tugas dan kerja sama di bidang pendidikan tinggi;
  5. pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
  6. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
  7. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
  8. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi koordinasi enyusunan bahan informasi dan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang pendidikan tinggi;
  9. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
  10. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidika Tinggi

D. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

  1. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
  2. Bagian Informasi dan Pelaporan;
  3. Bagian Hukum dan Kepegawaian; dan
  4. Bagian Umum.

Demikian artikel yang membahas mengenai Struktur Organisasi, Keburukan Struktur Organisasi, Struktur Organisasi Perguruan Tinggi. Semoga artikel ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan refrensi anda.

Artikel Yang Terkait:

Incoming search terms:
Struktur Organisasi Sistem Pendidikan Tinggi | admin | 4.5

Leave a Reply